Akuntansi Internasional Kasus Kredit Macet BRI Cabang Jambi 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan berkat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Makalah ini dengan judul “Kasus Kredit Macet BRI Cabang Jambi 2009” tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan dari Makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Akuntansi Internasional. Selesainya Penulisan Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, baik itu bimbingan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung yang sangat membantu penulis dalam pembuatan makalah ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan dengan segala kerendahan hati. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca guna pengembangan selanjutnya.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Profesi akuntan publik akan selalu berhadapan dengan dilema yang mengakibatkan seorang akuntan publik berada pada dua pilihan yang bertentangan. Seorang akuntan publik akan mengalami suatu dilema ketika tidak terjadi kesepakatan dengan klien mengenai beberapa aspek dan tujuan pemeriksaan. Apabila akuntan publik memenuhi tuntutan klien berarti akan melanggar standar pemeriksaan, etika profesi dan komitmen akuntan publik tersebut terhadap profesinya, tetapi apabila tidak memenuhi tuntutan klien maka dikhawatirkan akan berakibat pada penghentian penugasan oleh klien. Kode etik akuntan indonesia dalam pasal 1 ayat (2) adalah berisi tentang setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektifitas dalam melaksanakan tugasnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan.

Kurangnya kesadaran etika akuntan publik dan maraknya manipulasi akuntansi korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan mulai menurun, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen.

Dalam makalah ini ini penulis akan membahas mengenai kasus Laporan Keuangan Perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009. Pelanggaran itu berkaitan dengan diduganya terlibat kasus korupsi dalam kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut.

1.2 Rumusan dan batasan masalah

1.2.1 Rumusan masalah

1. Bagaimana opini penulis terhadap masalah yang terjadi pada kasus Kredit Macet BRI Cabang Jambi 2009?

2. Etika profesi apa yang dilanggar oleh Kredit Macet BRI Cabang Jambi 2009?

1.2.2 Batasan masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis hanya membahas kasus Kredit Macet BRI Cabang Jambi 2009.

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui opini penulis tentang masalah apa yang terjadi pada Kredit Macet BRI Cabang Jambi 2009.

2. Untuk mengetahui etika profesi apa yang dilanggar oleh Kredit Macet BRI Cabang Jambi 2009.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1    Pengertian Umum Kredit

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sampai saat ini pendapatan bunga sebagai hasil dari pemberian kredit, masih merupakan kontribusi terbesar pada pendapatan bank secara keseluruhan, baik bank-bank di Indonesia maupun kebanyakan bank-bank di dunia. Berdasarkan statistik Bank Indonesia bulan Juni 1992, 80% dari total aset perbankan Indonesia adalah berupa kredit yang disalurkan baik kepada sektor perdagangan maupun industri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyaluran kredit merupakan kegiatan utama suatu bank. Di lain pihak, penyaluran kredit mengandung resiko bisnis terbesar dalam dunia perbankan. Oleh karena itu, pengelolaan kredit merupakan kegiatan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap bank.

2.2     Pengertan Kredit Macet

Dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. (Siamat, 1993, hal: 220).

Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana: (Sutojo, 1997, hal: 331)

1.      Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau

2.      Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau

3.      Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2.3    Faktor – faktor Penyebab Munculnya Kredit Macet

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

1.      Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan;

2.      Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan;

3.      Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi;

4.      Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman;

5.      Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit;

6.      Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank;

7.      Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama.

8.      Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu. (Sutojo, 1999, hal: 216)

Sedang faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain:

1.      Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi;

2.      Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani;

3.      Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur;

4.      Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain;

5.      Kesulitan likuiditas keuangan yang serius;

6.      Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam;

7.      Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit). (Sutojo, 1999, hal: 334)

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kredit Macet Rp 52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat

JAMBI, KOMPAS.com – Seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet.

Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut.

Fitri Susanti, kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu, Selasa (18/5/2010) mengatakan, setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini. Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Sitepu terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI.

Ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. “Ada empat kegiatan laporan keuangan milik Raden Motor yang tidak masuk dalam laporan keuangan yang diajukan ke BRI, sehingga menjadi temuan dan kejanggalan pihak kejaksaan dalam mengungkap kasus kredit macet tersebut,” tegas Fitri.

Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejati Jambi.

Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik.

Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik Kejati Jambi dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus dengan adil dan menetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai Rp 52 miliar, sehingga terungkap kasus korupsinya.

Sementara itu pihak penyidik Kejaksaan yang memeriksa kasus ini belum maumemberikan komentar banyak atas temuan keterangan hasil konfrontir tersangka Effendi Syam dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik tersebut.

Kasus kredit macet yang menjadi perkara tindak pidana korupsi itu terungkap setelah kejaksaan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor. Dalam kasus ini pihak Kejati Jambi baru menetapkan dua orang tersangka, pertama Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor yang mengajukan pinjaman dan tersangka Effedi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit.

BAB IV

PENUTUP

4.1       Kesimpulan

Seharusnya perusahaan Raden Motor membuat laporan keuangan yang diajukan ke BRI harus lengkap dan tersangka Effedi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit, harus teliti dalam melakukan pengajuan kredit terhadap Zein Muhamad, dan Biasa Sitepu selaku seorang akuntan public harus bertindak professional dalam tugasnya apabila ada keganjalan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor beliau harus mengakuinya, sebagai seorang akuntan public Biasa Sitepu telah melanggar etika profesi dan tidak mengikuti undang-undang yang berlaku. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran etika profesi akutansi yang dilanggar oleh akuntan publik, yaitu:

a.     Tanggung Jawab Profesi

Akuntan publik tersebut tidak melakukan tanggung jawab secara profesional dikarenakan akuntan publik tersebut tidak menjalankan tugas profesinya dengan baik dalam hal pembuatan laporan keungan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada tahun 2009, sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat (raden motor) terhadap akuntan publik hilang.

b.     Kepentingan Publik

Akuntan Publik tersebut tidak menghormati kepercayaan publik (raden motor) dikarenakan melakukan kesalahan dalam laporan keuangan Perusahaan Raden Motor untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI dengan tidak membuat laporan mengenai empat kegiatan.

c.      Objektivitas

Akuntan Publik tidak menjalankan prinsip Objektivitas dengan cara melakukan tindak ketidakjujuran secara intelektual dengan melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan Raden Motor.

d.     Perilaku Profesional

Akuntan Publik berperilaku tidak baik dengan melakukan pembuatan laporan keuangan palsu sehingga menyebabkan reputasi profesinya buruk dan dapat mendiskreditkan profesinya.

e.     Integritas

Akuntan Publik tidak dapat mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan kepentingan (conflict of interest). Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan publik dan kepentingan pribadi dari akuntan publik itu.

f.      Standar Teknis

Akuntan Publik tidak menjalankan etika/tugasnya sesuai pada etika profesi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Komparatemen Akutan Publik (IAI-KAP) diantaranya etika tersebut antara lain :

·       Independensi, integritas, dan obyektivitas

·       Standar umum dan prinsip akuntansi

·       Tanggung jawab kepada klien

·       Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

·       Tanggung jawab dan praktik lain

Daftar Pustaka:

http://yunimutiastiti.blogspot.com/2014/11/tugas-kelompok-kredit-macet-rp-52.html

http://amandaastari.blogspot.com/2015/01/tugas-makalah-etika-profesi-akuntansi.html

http://ardhiananoerhaq.blogspot.com/2013_11_01_archive.html

AKUNTANSI KOMPARATIF: EROPA

Lima anggota Uni Eropa (EU) :

1. Republik Ceko
2. Perancis
3. Jerman
4. Belanda
5. Inggris

BEBERAPA PENGAMATAN TENTANG STANDAR DAN PRAKTIK AKUNTANSI

• Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan (sering kali termasuk hukum dan anggaran dasar) yang mengatur pengolahan laporan keuangan .
• Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi.

Tiga alasan praktik akuntansi dapat menyimpang dari standar akuntansi :

1. Di banyak negara hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau tidak efektif.
2. Perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan.
3. Beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar jalur standar akuntansi jika hal tersebut bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik.

Susunan standar akuntansi menggabungkan dua kombinasi, yaitu :

1. Sektor swasta: profesi akuntansi dan kelompok lain (pengguna dan penyusun laporan keuangan)
2. Sektor umum: perwakilan seperti petugas pajak, perwakilan pemerintah yang bertanggungjawab atas hukum komersial dan komisi keamanan.

IFRS DALAM UNI EROPA

Tampilan tabel “persyaratan IFRS” meringkaskan persyaratan Uni Eropa untuk menggunakan IFRS di lima negara yang diteliti. Penggabungan laporan keuangan bisa diharapkan dimana IFRS diperlukan, tapi perbedaannya tetap ada ketika tidak ada penggabungan.

Persyaratan IFRS

	Republik Ceko	Perancis	Jerman	Belanda	Inggris
Perusahaan terdaftar-laporan keu. gabungan	Diharuskan	Diharuskan	Diharuskan	Diharuskan	Diharuskan
Perusahaan terdaftar-laporan keuangan perusahaan pribadi	Diharuskan	Dilaranga	Dibolehkan, tapi hanya untuk tujuan informasionala	Dibolehkan	Dibolehkan
Perusahaan tdk terdaftar-laporan keu. gabungan	Dibolehkan	Dibolehkan	Dibolehkan	Dibolehkan	Dibolehkan
Perusahaan tdk terdaftar-laporan keuangan perusahaan pribadi	Dilarangb	Dilarangb	Dibolehkan, tapi hanya untuk tujuan informasionala	Dibolehkan	Dibolehkan

^aLaporan keuangan prusahaan tertutup Perancis dan Jerman harus disusun dengan menggunakan persyaratan akuntansi setempat karena laporan-laporan ini merupakan dasar untuk pajak dan dividen.

^bIFRS tidak diperbolehkan dalam laporan keuangan perusahaan pribadi yang tidak terdaftar di Ceko karena dianggap bahwa IFRS bisa terlalu rumit dan memakan biaya untuk perusahaan-perusahaan pribadi yang kecil ini.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba-rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas (atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui), dan catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup:

• Kebijakan akuntansi yang diikuti
• Penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang penting
• Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi

Patokan Akuntansi

• Semua kombinasi bisnis dianggap pembelanjaan.
• Goodwill diuji setiap tahun untuk memeriksa penurunan nilainya dan jika negative harus segera diakui dalam pendapatan.
• Penanaman modal dalam perusahaan gabungan dengan metode ekuitas.
• Translasi laporan keuangan dari operasi asing didasarkan pada konsep mata uang fungsional.
• Aset dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar.
• Depresiasi dibebankan secarasistematis atas umur penggunaan asset, menggambarkan pola pemakaian manfaat.
• Persediaan dinilai secara FIFO atau beban rata-rata sesuai menurut IFRS.
• Pinjaman keuangan dikapitalisasi dan diamortisasi, sementara pinjaman operasional dibebankan pada dasar sistematis.
• Pajak-pajak yang ditangguhkan dibayar penuh.

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN LIMA NEGARA

Perancis

Akuntansi nasional Perancis diatur dalam Plan Comptable General, berisi:

1. Tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan.
2. Definisi asset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran.
3. Aturan-aturan valuasi dan pengakuan.
4. Daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi.
5. Contoh laporan keuangan dan aturan presentasinya.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Perancis:

1. Counseil National de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional).
2. Comite de la Reglementation Comptable, atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi).
3. Autorite des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan).
4. Ordre des Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan Publik).
5. Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional Undang-undang Auditor).

Laporan Keuangan

Perusahaan Perancis harus melaporkan hal-hal berikut:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Laporan Direktur
5. Laporan Auditor

Patokan Akuntansi

• Aset-aset berwujud biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan.
• Depresiasi dilakukan menurut ketentuan pajak, biasanya dengan metode garis garis lurus atau saldo menurun.
• Persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah (FIFO) atau rata-rata tertimbang.
• Biaya riset dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya (akrual basis)
• Aset-aset yang dipinjamkan tidak dikapitalisasi, dan biaya sewa dibebankan.
• Utang untuk kepentingan pasca-pekerjaan tidak harus diakui dan pinjaman keuangan tidak perlu dikapitalisasi.
• Pajak-pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode kewajiban, dan dipotong ketika pembalikan perbedaan waktu bisa diperkirakan.
• Goodwill biasanya dikapitalisasi dan diamortisasi ke dalam pendapatan.

Jerman

Akuntansi nasional Jerman diatur dalam German Commercial Code (HGB), berisi:

1. memungkinkan perusahaan yang mengeluarkan ekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan gabungan mereka.
2. memungkinkan adanya penetapan perusahaan sector swasta untuk menyusun standar akuntansi bagi laporan keuangan gabungan.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Jerman:

1. German Accounting Standards Committee atau GASC, atau dalam bahasa Jerman, Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee atau DRSC (Otoritas penyusun standar Jerman)
2. Financial Accounting Control Act (Badan pengontrol kepatuhan).
3. Financial Reporting Enforcement Panel atau FREP (Dewan sector swasta)
4. Federal Financial Supervisory Authority (Dewan sector public)
5. Wirtschaftsprufer atau WPs (Badan pemeriksa perusahaan)

Laporan Keuangan

Perusahaan Jerman harus melaporkan hal-hal berikut:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Catatan
4. Laporan Manajemen
5. Laporan Auditor

Pengukuran Akuntansi

• Metode pembelian (akuisisi) menggunakan metode penggabungan usaha.
• Aset dan utang dari badan usaha yang diakuisisi dinaikkan pada nilai yang ada.
• Aset berwujud dinilai berdasarkan harga perolehan.
• Persediaan dicatat pada biaya atau pasar yang lebih rendah.
• Depresiasi dinilai sesuai dengan penurunan tingkat pajak.
• Menggunakan pendekatan mata uang fungsional terhadap translasi mata uang asing.
• Goodwill diuji setiap tahun untuk mengetahui adanya penurunan.
• Pajak-pajak yang ditangguhkan biasanya tidak muncul dalam akun perusahaan pribadi, namun pajak tersebut bisa muncul dalam laporan gabungan.

Republik Ceko

Undang-undang dan praktik akuntansi Republik Ceko lebih menyesuaikan dengan standar Barat yang menggambarkan prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam European Union Directives.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

• Accountancy Act: menentukan persyaratan untuk akuntansi.
• Fourth and Sevent Directives dari Uni Eropa: menetapkan penggunaan daftar perkiraan untuk pembukuan catatn dan penyusunan laporan keuangan.
• Czech Securities Commission: bertanggung jawab mengawasi dan memantau pasar modal.
• Act on Auditors: Mengatur proses audit.
• Chamber of Auditors: mengawasi pendaftaran, pendidikan, pengujian dan menertibkan auditor, penyusunan standar audit dan regulasi praktik audit seperti format laporan audit.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus bersifat komparatif, terdiri atas:

1. Neraca
2. Akun keuntungan dan kerugian (Laporan Laba Rugi)
3. Catatan

      Pengukuran Akuntansi

• Metode Akuisisi (pembelian)
• Goodwill dikapitalisasi atau diamortisasi.
• Aset berwujud dan tidak berwujud dinilai berdasarkan biaya.
• Persediaan dinilai pada biaya rendah (FIFO) atau metode rata-rata.
• Biaya riset dan pengembangan dikapitalisasi.
• Pajak penghasilan yang ditangguhkan diberikan sepenuhnya untuk semua selisih sementara.

Belanda

Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tapi standar praktik professional yang sangat tinggi.

      Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statements pada tahun 1970 yang berisi:

• Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat.
• Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman.
• Dasar-dasar untuk penulisan asset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.
• Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.
• Informasi keuangan yang komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.

      Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus meliputi hal-hal:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Catatan
4. Laporan Direktur
5. Informasi lain yang sudah ditentukan

      Pengukuran Akuntansi

• Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi
• Persediaan dinilai dengan FIFO, LIFO atau rata-rata
• Semua asset tidak berwujud memiliki usia terbatas.
• Biaya riset dan pengembangan hanya dikapitalisasi ketika jumlahnya bisa ditutup kembali
• Pajak penghasilan yang ditangguhkan diakui berdasarkan konsep alokasi yang komprehensif.

Inggris

Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives, terutama Fourth and Seventh Directive.

      Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Undang-undang tahun 1981 memuat 5 prinsip akuntansi dasar, yaitu:

1. Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual.
2. Aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan asset dan kewajiban dihitung secara terpisah.
3. Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
4. Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ketahun.
5. Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung.

Enam dewan akuntansi di Kerajaan Inggris:

1. The Institute of Chartered Accountants in England dan Wales
2. The Institute of Chartered Accountants in Ireland
3. The Institute of Chartered Accountants in Scotland
4. The Association of Chartered Certified Accountants
5. The Chartered Institute of Management Accountants
6. The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy

      Laporan Keuangan

Laporan keuangan Inggris mencakup hal-hal:

1. Laporan direktur
2. Akun Laba dan Rugi serta neraca
3. Laporan arus kas
4. Laporan keseluruhan laba dan rugi
5. Laporan kebijakan akuntansi
6. Catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan
7. Laporan auditor

      Penghitungan akuntansi

• Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi selama kurang dari 20 tahun
• Aset-aset dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang atau gabungan keduanya
• Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan untuk asset-aset yang mendasarinya
• Persediaan dihitung berdasarkan FIFO atau rata-rata
• Pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode hutang dengan dasar provisi penuh untuk perbedaan berdasarkan waktu.

Sumber : Choi, Frederick D. S. dan Gary K. Meek. International Accounting. Buku 1 Edisi 6. 2010: Salemba Empat.